Majalahteras.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) memastikan bahwa peran seorang guru, khususnya guru pendidikan anak usia dini (PAUD) sangat penting dalam menopang perkembangan kualitas sumber daya manusia (SDM) di Kaltara. Untuk itu, Pemprov Kaltara pun memastikan bahwa layanan PAUD yang dijalankan selama ini, terus ditingkatkan kualitasnya.
Demikian diungkapkan Gubernur Kaltara, Dr H Irianto Lambrie saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Bunda PAUD Provinsi Kaltara yang dirangkaikan dengan pelantikan kelompok kerja (Pokja) Bunda PAUD Provinsi Kaltara oleh Bunda PAUD Kaltara Hj Rita Ratina Irianto Lambrie, pelantikan pengurus Himpungan Tenaga Pendidik Anak Usia Dini (Himpaudi) kabupaten/kota/kecamatan di Kaltara oleh Ketua Umum Pengurus Pusat Himpaudi Prof. Dr Netti Herawati dan seminar di ruang pertemuan lantai 1 gedung gabungan dinas (Gadis) Pemprov Kaltara. Kamis (6/2/2020).
Diungkapkan Irianto, dalam kaitannya dengan peningkatan kualitas layanan PAUD di Kaltara, para pihak terkait hendaknya perlu menyimak pula perkembangan pendidikan anak usia dini di negara-negara berkembang dan maju. Seperti Amerika, Jepang, dan lainnya.
“Di negara maju, setiap anak usia dini mendapatkan pendidikan pengembangan karakternya di lembaga tertentu seperti PAUD di Indonesia. Hanya saja, di lembaga tersebut, setiap anak diajarkan kemandirian, kepercayaan diri, kejujuran dan karakter pribadi. Dengan kata lain, PAUD adalah pondasi pendidikan karakter anak,” jelas Gubernur.
Di sisi lain, Irianto juga menyatakan bahwa Pemprov Kaltara menopang perkembangan itu melalui peningkatan kesejahteraan para tenaga pendidik PAUD.
“Di Indonesia, sangat jarang para tenaga pendidik PAUD menerima insentif sebagaimana disampaikan Pemprov Kaltara. Secara umum, insentif diberikan kepada seluruh guru PAUD/TK/SD/SMP. Meskipun secara legitimasi, ini bukanlah kewenangan Pemprov melainkan ada yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten atau kota,” urai Irianto.
Soal insentif, agar penyalurannya insentif tersebut lebih mudah, dan tidak panjang seperti sebelumnya serta tidak disalahgunakan maka Pemprov Kaltara membentuk tim terpadu. Pemprov Kaltara juga telah melakukan audit agar lebih akuntabel.
“Pemprov Kaltara juga mengeluarkan Kartu Guru Sejahtera bekerjasama dengan Bankaltimtara yang langsung dapat diakses seluruh guru di ATM Bankaltimtara untuk penarikannya,” ulas Gubernur.
Sebagai informasi, penyaluran insentif guru 2020 akan dimulai dari Kabupaten Nunukan. Dimana, sekitar 8 ribu lebih guru menerima insentif ini se-Kaltara. Untuk program ini, Pemprov rata-rata mengalokasikan anggaran sekitar Rp 8 hingga 10 miliar per tahun.@Mandu
