Media sosial diramaikan dengan protes terhadap rencana pemerintah mengubah skema subsidi KRL Jabodetabek berbasis pada NIK. Masyarakat khawatir kebijakan ini berujung pada kenaikan tarif KRL
Merespons hal ini, Pimpinan Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno menyampaikan perlunya dukungan berbagai pihak untuk memperbaiki kualitas, kelayakan dan memperbanyak transportasi publik di Jakarta dan sekitarnya.
Sekjen PAN ini mengingatkan bahwa selama 3 tahun terakhir Jakarta, Tangerang Selatan dan kota-kota sekitarnya selalu masuk dalam kota dengan polusi tertinggi di dunia.
“Salah satu cara terbaik mengurangi polusi adalah memperbanyak transportasi publik dan memperbanyak jumlahnya agar mudah diakses masyarakat. Di saat yang bersamaan, perlu dilakukan pembatasan kendaraan bermotor berbahan bakar fosil,” kata Eddy.
Karena itu sebagai upaya mengurangi polusi secara signifikan, transportasi publik yang layak, berkualitas dan mudah diakses seharusnya mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah.
“Demi keberlanjutan lingkungan dan udara yang bersih, justru sebaiknya masyarakat diajak untuk menggunakan transportasi publik dalam hal ini KRL Jabodetabek dengan harga yang terjangkau. Artinya kita memberikan insentif agar masyarakat memilih menggunakan transportasi publik daripada menggunakan kendaraan pribadi,” lanjutnya
