Majalahteras.com – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kabupaten Pandeglang mengklaim bahwa 70 persen desa yang ada di Kabupaten Pandeglang telah memanfaatkan Sosial Media (Sosmed) sebagai sarana keterbukaan publik.
“Ada 70 persen desa yang sudah menggunakan sosial media untuk keterbukaan publik. Itu bisa di pantau di beberapa sosial media desa,” kata Kepala DPMPD Pandeglang Doni Hermawan, saat ditemu Kabar Banten di Hotel Horison Alatama Pandeglang, Selasa (28/2/2023).
Namun Doni juga tidak menampik, bahwa masih ada 30 persen desa di Kabupaten Pandeglang yang belum memanfaatkan sosmed secara maksimal untuk keterbukaan publik. Hal tersebut dikarnakan ada beberapa desa yang masih sulit mendapatkan akses internet.
“Ada juga desa yang belum memaksimalkan sosmed untuk keterbukaan publik, karena salah satu sarana yang harus dilengkapi dalam keterbukaan publik adalah internetnya. Sehingga ini menjadi PR kami di DPMPD supaya semuanya bisa memanfaatkan sosial media sebagai media keterbukaan publik,” ungkapnya.
Sementara itu, Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Dapil Banten I, Rizki Aulia Rahman Natakusumah menilai, bahwa saat ini repolusi teknologi belum sepenuhnya menyentuh sistem pemerintahan yang ada di Kabupaten Pandeglang.
Menurut Rizki, untuk memaksimalkan hal tersebut, pemerintah harus memperluas jaringan telekomunikasi di sejumlah desa yang belum mendapatkan akses telekomunikasi yang baik.
“Harus ada perluasan jaringan telekomunikasi nah itu tugas saya, sejauh ini saya telah berikhtiar dan telah membawa program sebanyak 250 titik WiFi ke Kabupaten Pandeglang itu juga merupakan ikhtiar untuk memperluas jaringan telekomunikasi tersebut,” kata Rizki.
Lebih lanjut Rizki berharap kedepan 250 titik WiFi itu dapat dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan produktif seperti halnya memaksimalkan sosmed untuk keterbukaan publik.
“Kita harapkan kedepan 250 titik WiFi ini bisa digunakan untuk kegiatan-kegiatan produktif,” harapnya.@Juanda
