MAJALAHTERAS.COM – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) bersama Biro Administrasi Pimpinan (Adpim) dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Banten gelar diskusi terkait dengan tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Banten.
Diskusi antara pemerintah bersama wartawan se-Banten yang digelar di Journalist Boarding School (JBS) atau Pusdiklat PWI Banten di Kelurahan Kalitimbang, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon tersebut, mengusung tema ‘Pandangan Jurnalis Terhadap Program Pemprov dalam Mengurangi Pengangguran’, Rabu (31/5/2023).
Pada diskusi tersebut, tokoh Pers Banten yang juga owner JBS, Firdaus menyampaikan bahwa, diskusi tersebut sangat penting juga bagi keberlangsungan wartawan yang juga bekerja di perusahaan pers.
“Diskusi ini sangat penting juga bagi kita, terutama untuk keberlangsungan masyarakat pers, karena wartawan ini juga kan sebagai tenaga kerja di perusahaan pers. Ke depan bagaimana nasib jurnalisme dengan perkembangan AI (Kecerdasan Buatan), bagaimana dengan kerja masyarakat pers. Untuk itu kita harus selalu berinteraksi dengan Disnaker, bagaimana solusi ke depan. Untuk itu, negara harus hadir dalam hal ini melalui pemerintah daerah, bagaimana pemerintah memberikan stimulus kepada masyarakat pers,” ujarnya.
Hal senada disampaikan Ketua PWI Banten, Rian Nopandra. Menurut pria yang akrab disapa Opan itu, keberlangsungan perusahaan pers juga akan berpengaruh pada TPT, untuk itu kehadiran pemerintah melalui program yang disinergikan bersama dengan seluruh elemen, akan dapat mengurangi dampak tersebut.
“Kami sangat mengapresiasi Pemprov Banten, yang menyambut baik kegiatan diskusi ini. Diskusi seperti ini meski sering dilakukan agar tercipta konsep penta-helix yang baik salah satunya dengan kami masyarakat pers,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Opan juga mengapresiasi Disnakertrans dan Pemprov Banten dengan tren TPT yang terus menurun di Provinsi Banten.
“Kami juga sangat mengapresiasi tren TPT yang terus menurun di Banten, tren hari ini, itu bagaimana kita harus terus bergerak, berpikir positif dan yang paling penting bertindak secara inovatif,” tuturnya.
Di tempat yang sama, Kepala Disnakertran Provinsi Banten, Septo Kalnadi mengungkapkan, berdasarkan data pada Februari 2023, TPT di Banten turun menjadi 7,97 persen. Namun demikian, hal itu menjadi tantangan ke depan bagi pemerintah untuk dapat terus mengurangi jumlah TPT tersebut.
“Ini merupakan tantangan bagi pemerintah dalam mempersiapkan lapangan kerja. Karena sekarang itu ada anomali investasi tinggi, tapu penyerapan tenaga kerja kurang, karena padat modal dan padat teknologi. Tapi kita juga telah mempersiapkan beberapa program untuk memunculkan industri kreatif baru di Banten,” katanya.
Septo juga menyampaikan, saat ini pihaknya tengah berencana menjalankan program Skill Development Center (SDC) yang menggunakan metode penta-helix yang akan melibatkan instansi terkait seperti Dinas Pendidikan, Perindustrian dan Perdagangan, Pariwisata, Disnakertrans, tokoh akademik dan lainnya, dalam menyiapkan tenaga kerja terampil.
“Lembaga itu tadinya ada di nasional dan sekarang diserahkan ke daerah baru tahun ini, dan itu harus diberlakukan dengan keputusan pemerintah daerah, sedang kita proses. Salah satunya adalah bagaimana kita dengan bekerjasama melalui metode penta-helix, kita berkolaborasi untuk menyiapkan tenaga kerja terampil, tentu saja ini perlu peran serta dari pemerintah kabupaten/kota. Kita juga saat ini terus membina forum industri, untuk itu, kami mengajak kepada seluruh elemen dalam menjaga kondusifitas investasi khususnya di Banten,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Biro Administrasi Pimpinan (Adpim) dan Protokol Pemprov Banten, Beni ismail berharap, melalui diskusi tersebut, program kerja yang saat ini tengah dilaksanakan oleh Pemprov Banten dapat tersampaikan dengan baik.
“Program kerja yang dilaksanakan Pemprov penting diketahui oleh masyarakat, termasuk capaian yang telah berhasil juga harus disampaikan. Melalui tema ketenagakerjaan dalam diskusi ini, informasi ini harus sampai kepada masyarakat juga, terutama terkait isu pengangguran serta program kerja yang tengah direncanakan untuk permasalahan itu juga dapat tersampaikan kepada masyarakat,” pungkasnya.
Hadir dalam diakusi tersebut Ketua SMSI Provinsi Banten, Lesman Bangun, Ketua PWI dan SMSI Kota/Kabupaten se-Banten, serta anggota PWI dan SMSI Banten.(***)
