Pemerintah berencana memindahkan ibu kota sekaligus pusat pemerintahan ke luar Jawa, sementara pusat perekonomian dibiarkan berkembang di Jakarta. Salah satu lokasi yang diincar adalah Palangka Raya di Kalimantan Tengah.
Pengamat properti yang juga sebagai Direktur Eksekutif Indonesia Property Watch (IPW), Ali Tranghanda, mengatakan pemisahan antara pusat pemerintahan dan pusat bisnis atau perekonomian justru akan menguntungkan masing-masing bagi kota yang ditinggalkan maupun kota yang baru.
“Lebih bagus seperti itu (dipisahkan). Artinya nanti ketika ibu kota dipindahkan ke luar Jakarta, artinya kan peningkatan perkembangan pasar properti itu akan berpindah ke kota baru tadi, misalnya Palangka Raya yang didengungkan,” katanya saat ditemui di Menara BTN, Jakarta, Rabu (12/4/2017).
Jakarta sebagai pusat bisnis akan lebih diuntungkan dengan tidak terganggunya aktivitas bisnis atau perekonomian oleh aktifitas politik dan pemerintahan. Sedangkan kota barunya akan menjadi satu sumber pertumbuhan ekonomi baru bagi Indonesia.
“Sama seperti New York dan Washington, kedua kota masing-masing beda karakternya. Jakarta sebagai pusat bisnis sendiri saja, malah lebih bagus seperti itu. Jangan ini kota pemerintahan, kota politik, kota bisnis, campur aduk semua di Jakarta. Jadi enggak fokus bisnisnya. Tapi ketika Jakarta hanya jadi kota bisnis, itu akan lebih bagus, karena dia tidak terpengaruh oleh tensi politik, seperti demo dan segala macam,” ungkapnya.
“Jadi nanti yang diuntungkan itu Jakarta dan Palangka Raya. Jakarta lebih pasti, bisnisnya lebih fokus, jadi enggak campur aduk. Kalau Palangka Raya, jadi ibu kota yang baru, itu akan meningkatkan ekonomi wilayah, bahkan akan luar biasa. Termasuk properti di Palangka Raya juga,” tambahnya. @SAMSUL
