BANDUNG – Sebagai suatu bentuk komitmen dan implementasi dalam mewujudkan Tata Nilai Kementerian Hukum dan HAM Kami PASTI yang wajib dilaksanakan oleh seluruh Pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di Indonesia. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat menindaklanjuti komitmen tersebut dengan melaksanakan Deklarasi Janji Kinerja Tahun 2022. Rabu (12/01/2022).
Deklarasi Janji Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat merupakan Implementasi apa yang telah dilakukan Kementerian Hukum dan HAM R.I di awal Tahun 2022. Deklarasi Janji Kinerja, Penandatanganan Perjanjian Kinerja dan Penandatanganan Komitmen Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat Tahun 2022, merupakan agenda yang dilaksanakan pada setiap awal tahun dalam rangka menguatkan komitmen seluruh pegawai dalam menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan tata nilai budaya kerja Kami PASTI, meningkatkan integritas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi guna mewujudkan Good Governance, serta pengimplementasian 6 area perubahan reformasi birokrasi dalam rangka pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM.
Dalam laporannya Kepala Kantor Wilayah Sudjonggo melaporkan Deklarasi Janji Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat Tahun 2022 dilaksanakan di Aula Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM R.I Jl. Jakarta No. 27 Lt.II Bandung serta dihadiri Stakeholder yaitu Staf Ahli Menteri Hukum dan HAM Bidang Reformasi Birokrasi Iwan Kurniawan, Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Jawa Barat Asep N. Mulyana, Plh. Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jawa Barat Dominikus Dalu. Hadir pada kegiatan ini, Kepala Divisi Pemasyarakatan Taufiqurrakhman, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Heriyanto, Kepala Divisi Keimigrasian Heru Tjondro dan Plt. Kepala Divisi Administrasi Eva Gantini.
Turut hadir Kepala UPT Pemasyarakatan dan Imigrasi se-Jawa Barat, Pejabat Administrasi dan Pengawas Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat. dan diikuti oleh 51 Unit Pelaksana Teknis dan seluruh ASN di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat secara virtual dengan mengusung tema “Mewujudkan Kemenkumham Semakin Pasti dan Berakhlak Menuju Indonesia Maju”.
Rangkaian kegiatan Deklarasi Janji Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat meliputi :
- Penandatanganan Komitmen Bersama dan Pakta Integritas sebagai berikut:
- Komitmen Janji Kinerja antara Kepala Kantor Wilayah dengan Para Kepala Divisi dan Kepala Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat;
- Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM antara Kepala Kantor Wilayah dengan Para Kepala Divisi dan Kepala Unit Pelaksana Teknis;
- Pakta Integritas antara Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat dan Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jawa Barat;
- Piagam Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM disaksikan oleh Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jawa Barat dan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat.
- Pembacaan Deklarasi Janji Kinerja Tahun 2022 oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat diikuti oleh seluruh peserta.
Kepala Kantor Wilayah Sudjonggo mengatakan bahwa Penandatanganan Komitmen Bersama Pencanangan Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat bersama Stakeholder bertujuan untuk senantiasa mengawal, memantau dan memberikan masukan atas pelayanan yang diberikan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat.
“Kegiatan ini dilakukan untuk mengukuhkan komitmen pegawai bekerja mencapai target kinerja. Deklarasi janji kinerja bertujuan mengukuhkan komitmen seluruh Pegawai untuk bekerja sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan,” ujarnya.
Adapun isi dari Deklarasi Janji Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2022 yang dibacakan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat Sudjonggo dan diikuti oleh peserta lainnya yaitu :
‘Dalam Rangka Mewujudkan Kemenkumham Semakin Pasti dan Berakhlak Menuju Indonesia Maju, Kami Insan Pengayoman Berjanji:
- Menjaga Kesehatan Sehingga Berkinerja Secara Produktif:
- Melaksanakan Perjanjian Kinerja Secara Berkualitas Dan Akuntabel;
- Menyiapkan Langkah Antisipasi Dan Mitigasi Sedini Mungkin Untuk Meminimalisasi Risiko. Janji Kinerja Ini Akan Kami Laksanakan Dengan Penuh Integritas Dan Tanggung Jawab’.
Plh. Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jawa Barat Dominikus Dalu menyampaikan kami dengan senang hati dan terbuka untuk berdiskusi mengenai pelayanan publik Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat yang diberikan. Selamat kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat, semoga di tahun 2022 dan tahun mendatang mendapatkan hasil yang gemilang.
Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Jawa Barat Asep N. Mulyana menyampaikan ini adalah pangkah mulia di awal tahun 2022 untuk menjadikan Kanwil Kemenkumham Jawa Barat semakin PASTI dan semakin Berakhlak. Dengan semangat ini kita secara bersama berkoordinasi dan berkolaborasi mewujudkan pelayan publik berkualitas. Kemenkumham telah banyak membantu kami di Kejaksaan dan pada akhirnya kami siap membantu Kanwil Kemenkumham Jawa Barat kedepannya. Kami memiliki Command Center dan kami berharap kedepan bisa terintegrasi dengan Kanwil Kemenkumham Jawa Barat dan Aparat Penegak Hukum lainnya di Wilayah Jawa Barat dalam mempercepat dan mempermudah pelayanan kepada masyarakat.
Staf Ahli Menteri Hukum dan HAM Bidang Reformasi Birokrasi Iwan Kurniawan menyampaikan mewakili pimpinan, kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya karena Kanwil Kemenkumham Jawa Barat telah berkomitmen mewujudkan Kementerian Hukum dan HAM semakin PASTI dan Berakhlak. Kita termasuk 17 Kementerian yang memperoleh lampu Hijau yang dinyatakan bisa memberikan Pelayanan Terbaik kepada masyarakat. Akuntabilitas dan Transparansi Kementerian Hukum dan HAM tidak diragukan lagi dengan meraih Predikat WTP dari Kementerian Keuangan selama bertahun-tahun. Prestasi yang kita raih didapat dari berubahnya budaya kerja menjadi lebih baik yang berorientasi kepada pelayanan.
Perjanjian Kinerja jangan hanya sebatas ceremony, tetapi tercapainya target yang direncanakan, ini akan menjadi pendukung kerja Menteri Hukum dan HAM dan kerja Presiden Republik Indonesia secara keseluruhan. Untuk itu kita wajib berkontribusi dalam mewujudkan Kementerian Hukum dan HAM yang semakin PASTI dan Berakhlak. Di tahun 2022 ini dicanangkan sebagai Tahun Hak Cipta dimana Kementerian Hukum dan HAM berupaya meningkatkan pemulihan ekonomi masyarakat secara menyeluruh dimana Kementerian Hukum dan HAM memberikan perlindungan kreatifitas masyarakat. Tahun ini adalah tahun Digitalisasi mari kita tingkatkan kompetensi dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi. (Dede).
