BANDUNG – Jamiyah Persatuan Islam (PERSIS), sebagai bagian dari komponen umat, memiliki tanggung jawab moral untuk turut menjaga kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan nilai-nilai Islam, konstitusi, supremasi hukum, dan kemaslahatan bersama.
Ketua Umum Pimpinan Pusat PERSIS, Dr. K.H. Jeje Zaenudin, M.Ag, menyampaikan hal itu, di ruang kerjanya, Kamis (95/11/26), sebagai respon atas perkembangan situasi politik dan keamanan nasional, akhir-akhir ini.
Sehubungan dengan itu, PP PERSIS menyampaikan tujuh butir taushiyah (pesan), seperti dalam surat nomor 3086/JJ-C.3/PP/2026, tanggal 5 November 2026 M/25 Jumada Al-Ula 1448 H, ditandatangani oleh Ketua Umum Dr. K.H. Jeje Jaenudin, M.Ag. dan Sekretaris Umum Dr. H. Haris Muslim, Lc., M.Ag.
Ketujuh butir taushiyah yang ditujukan kepada warga jamiyah PERSIS dan masyarakat itu dikemas dalam judul “Taushiyah PP PERSIS Menjaga Keutuhan Bangsa, Menegakkan Keadilan, dan Memelihara Stabilitas Nasional|”.
Ketujuh taushiyah dimaksud, (a) menjaga persatuan dan menghindari provokasi, (b) mengedepankan tabayyun dan tanggung jawab informasi, (c) mengembalikan persoalan strategis kepada otoritas dan mekanisme syura, (d) menegakkan supremasi hukum dan keadilan, (e) mengutamakan kepentingan masional, (f) memperkuat kontrol sosial dan demaokrasi yang bertanggung jawab, dan memperkuat doa dan ketakwaan. “PP PERSIS menyampaikan taushiyah ini sebagai wujud tanggung jawab keagamaan, moral, dan kebangsaan dalam menjaga keutuhan jamiyah, umat, dan bangsa,” kata Sekretaris Umum PP PERSIS, Dr. H. Harus Muslim, Lc., M.A.
Khusus untuk butir taushiyah ketujuh, berupa doa dan ketakwaan, PP PERSIS menganjurkan kepada warga jamiyah khusunya agar lebih banyak memanjatkan doa, “Allaahumma ashlih umuuranaa, wahdihim subula ar-rasyaadi wahfadz bilaadanaa mina al-fitani wa al-faudla, maa dzahara minhaa wa maa bathana” (Ya, Allah, perbaikilah keadaan para pemimpin kami, bimbinglah mereka menuju jalan kebenaran, dan lindungilah negeri kami dari segala fitnah dan kekacauan, baik yang tampak maupun yang tersembunyi”
Rapat Menyusun Tujuh Taushiyah
PP PERSIS termasuk ormas yang mengikuti perkembangan situasi nasional, terutama berkaitan dengan kebijakan jamiyah yang nanti harus dibuat, sebagai umpan balik atas perkembangan situasi nasional yang tampak kian “panas”.
“Kami mengumpulkan dulu informasi yang tepat dan akurat, lalu menggelar rapat untuk menyikapi perkembangan situasi nasional itu. Akhirnya, terbitlah tujuh taushiyah PP PERSIS untuk warga jamiyah dan masyarakat, seperti yang diedarkan baru-baru ini,” kata Ketua Umum PP PERSIS, Dr. K.H. Zainudin, M.Ag.
Perdebatan masih berlangsung, baik di kalangan pengamat, politisi, aktivis, bahkan sampai warga negara biasa, di warung kopi atau di tempat publik lainnya. Tema dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto khususnya oleh Kapolri (terdahulu) LSP dan kawan-kawan jenderal bawahannya, boleh jadi, akan terus menguasai wacana publik untuk beberapa lama.
Tabayyun dan Tangggung Jawab Informasi
Pertanyaan yang belum terjawab, “Siapa penggerak penyadapan itu? Untuk kepentingan apa atau untuk kepentingan siapa hasil penyadapan sejak tahun 2025 sampai tahun 2026 itu dipersembahkan? Wacana di media massa kemudian berkembang, ada dugaan penyadapan ilegal itu merangkak ke arah makar (penggulingan kekuasaan).
Penyidik Polri sudah memeriksa belasan saksi fakta dan meminta keterangan saksi ahli.Di samping itu, penyidik Polri pun sudah menyita sejumlah barang bukti berupa flashdisk dan telepon genggam.
Pertanyaan-pertanyaan di atas, boleh jadi, akan terungkap dan terjawab tuntas berdasarkan hasil-hasil pemeriksaan terhadap para saksi fakta, keterangan para saksi ahli, dan barang bukti.
Ketua PP PERSIS, di tengah “rimba raya” informasi di media massa atau media sosial, mengingatkan sekali lagi kepada warga jamiyah dan masyarakat agar mengedepankan tabayyun dan tanggung jawab informasi. “Hati-hati terhadap informasi yang belum terverifikasi,” pesan Ketua Umum. (Dean Al-Gamereau).
