Dalam Pusaran Kegalauan

oleh
oleh -

Oleh: Amir Machmud NS

KREDO“Media Bening untuk Pemilu yang Indah”sebagai spirit tema Hari Pers Nasional 2019 Tingkat Jawa Tengah,ternyata direspons dengan aneka sikap oleh berbagai kepentingan. Ketika Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Jateng mengusungnya dalam talk show diLPPR RI Semarang pada 9Februari, setidak tidaknya saya menerima tiga respons dengan argumen masing-masing.

Pertama, penilaian skeptik dengan ekspresi sinis,“Wah, memang betul-betul bening. Buktinya, hari ini calon presiden saya tidak mendapat porsi pemberitaan yang berimbang disejumlah media. Malah ada yang sangat ‘bening’, tidak memberitakan calon saya sama sekali”.

Kedua, ungkapan kegembiraan pemerhati media dan kalangan akademisi. Mereka senang, karena ada organisasi profesi wartawan yang secara introspektif diliputi kegelisahan, dan perasaan itu mendorong berlangsungnya sikap jernih ditengah kekeruhan perpolitikan nasional.

Ketiga, mereka yang mencoba mengungkapkan objektivitas penilaian bahwa wartawan dan media tidak mungkin terhindar dari pantulan kondisi politik nasional. Bahkan sebagai “jagat kecil ”dari“ jagat besar” kehidupan berbangsa, sikap media dipandang hanya merupakan refleksi dari dinamika politik nasional yang sedang berlangsung.

Tiga sikap itu sebenarnya merupakan potret riil kondisi praktik berjurnalistik dan bermedia sekarang. Kalau mencoba mencari latar belakang untuk menjustifikasi kondisi ini, wartawan dan media sejatinya sedang berada dalam sebuah pusaran kegalauan. Bukan hanya bagaimana harus bersikap dalam “memilih” peta dukung mendukung, tetapi juga bagaimana meyakinkan diri sendiri untuk menyediakan atau tidak menyediakan ruang atas nama kemaslahatan bangsa yang lebih besar.

Baca Juga  Wakil Menteri Desa Ikut Berpartisipasi dalam Program Seni dan Budaya yang Diproduksi TVRI Nasional

Artinya, dalam kondisi sekarang, tantangan netralitas dan independensi media bukan sekadar berak sentuasi pada bagaimana memberi jarak dan ruangyang sama kepada kedua kontestan pemilihan presiden. Secara substansial ada pilihan lain yang justru menantang, yakni berupa sikap: beranikah memilih untuk tidak memberitakan sejumlah diksidan narasi yang berkecenderungan mengoyak keutuhan keberagaman bangsa hanya karena kepentingan pemilihan presiden?

Mengapa Harus Galau

Mengapa wartawan dan media berada dalam kegalauan?

Dalam praktik keseharian bermedia, ditengah kondisi ketajaman narasi perbedaan pilihan politik, Anda akan selalu dihadapkan pada pilihan-pilihan lewat sejumlah pertanyaan. Apakah kita akan memberi porsi besar kepada kandidat yang kita simpulkan“lebih terkait dengan kepentingan rakyat”?Pertanyaannya, rakyat yang mana?

Apakah kita membaca rakyat memang“menginginkan perubahan”? Dan, itu rakyat yang mana?

Apakah kita memilih porsi pemberitaan itu berpedoman pada hasil-hasil survei elektabilitas dari berbagai lembaga? Atau secara disiplin normatif memberi porsi yang berul-betul terjaga keberimbangannya secara kuantitatif kepada kedua kubu yang berkontestasi?

Kalau kita terapkan konsep penyajian pemberitaan yang bersifat gado-gado atau ala rumah makan Padang, berarti semua pertanyaan itu bisa masuk sebagai elemen kebijakan pemberitaan media. Atas nama kegalauan kita mencoba bersikap akomodatif, sehingga secara praktis sulit memilih sikap, maka penerapkan konsep semua kemungkinan itulah yang akhirnya dipilih.

Baca Juga  Penipuan Modus Razia Polisi Kembali Marak di Pandeglang

Apabila memilih salah satu konsep, bisa diperkirakan bakal berkembang kegalauan yang lain. Misalnya, kita takut dianggap tidak netral, karena terbaca oleh publik memberi porsi lebih kepada salah satu calon. Cara kita menggali dan mengelaborasi perasaan rakyat pasti juga tidak akan cocok dengan kepentingan kekuatan yang berseberangan dengan materi yang kita angkat. Sedangkan memedomani alur hasil survei elektabilitas pasti juga akan dikonfrontasi oleh kubu yang kalah persentase.

Logi kaempirik yang sering dihadapi, dari pengalaman panjang menjaga newsroom, tidak akan pernah ada kelompok politik yang terpuaskan oleh porsi pemberitaan yang telah kita koridori dengan aneka pertimbangan kebijakan editorial. Satu kelompok yang hari ini datang akan menyampaikan curhat bahwa mereka merasa “terpinggirkan”dan tidak diberi cukup ruang. Kelompok lain yang datang esok hari pasti juga akan menyampaikan keluhan yang sama.

Dalam kondisi apapun, sebagai kewajiban asasi jurnalistik, media tetap harus bersikap untuk memilih kebijakan editorial. Yang harus dipertimbangkan, apakah pilihan sikap itu terukur dari sisi objektivitas, atau terencana sesuai dengan afiliasi keberpihakan, akan sama-sama meninggalkan resiko dan punya konsekuensi. Bisa berupa konsekuensi stigmatisasi terhadap branding media, sorotan terhadap integritas, profesionalitas wartawan, sekaligus risiko pasar.

Baca Juga  Warga Pandeglang Keluhkan Stok Pertalite Sering Habis

Dalam idealita konsep media bening, menurut pikiran saya, terutama yang menjadi bagian dari tugas media untuk menyelamatkannya adalah bagaimana kita menyikapi hakikat realitas kebhinekaan bangsa. Secara teknis, lewat pengalaman yang terus menerus diasah, wartawan dan media bakal bisa memilih, mana diksi dan narasi yang berisiko mengusik keberagaman, mana pula yang bisa dihindarkan untuk tidak justru menambah kelam yang sudah keruh, menjernihkan yang berpotensi runyam, mengukuhkan lagi pilar yang sedang terguncang-guncang, serta menjaga rasayang sejatinya satu ditengah taste bumbu yang beraneka.

Media bening adalah muara ketika kita betul-betul beriktikad menjargonkan etika sebagai pengukukan sikap profesional pers. Dibalik segi-segi teknis pemberitaan mulai dari menjumput fakta sebagai berita, mengolah, lalu mengemasnya untuk.

publik, wartawan dan media beradadi bentangan pilihan: untuk siapa dan dengan tujuan apa berita ini akan kami hadirkan?

Problem sehari-hari yang selalu dihadapi, betapa diksi dan narasi dari aneka kepentingan itu semuanya berebut ruang pemberitaan. Dan, keputusannyapun tergantung sikap kita, bagaimana memperlakukan diksi-diksi dan narasi itu…

Penulis adalah Wartawan Suara Merdeka dan Ketua PWI Provinsi Jawa Tengah