Canangkan Pembangunan ZI, Kepala Rutan Tangerang Komitmen Wujudkan ZI di Tahun 2023

oleh
oleh -

TANGERANG – Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Tangerang terus berkomitmen dalam Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas guna terwujudnya “Good Governance dan Clean Government”. Komitmen ini ditandai dengan melakukan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas dan Penandatanganan Komitmen Bersama yang digelar oleh Kantor Wilayah Kemenkumham Banten di Lapas Perempuan Kelas IIA Tangerang, Kamis (26/01/2023).

Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Divisi Administrasi dan Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Banten dan diikuti oleh 9 (sembilan) Kepala Satuan Kerja Tangerang raya.beserta jajaran pejabat struktural eselon IV se-Tangerang raya;

Baca Juga  PWI Pusat Instruksikan Jajaran Pengurus PWI Tunda Semua Kegiatan Minimal sampai 2 Minggu ke Depan

Kegiatan diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Kemenkumham lalu dilanjut dengan penandatanganan komitmen bersama pembangunan ZI, Piagam Pencanangan dan pakta integritas. Kegiatan dilanjutkan dengan sambutan oleh Kepala Divisi Admnistrasi, Ibu Sri Yusfini Yusuf. Beliau memberikan sosialisasi terkait Reformasi Birokrasi Tematik yang akan di gencarkan di Tahun 2023.

“Reformasi Birokrasi Tematik merupakan salah satu strategi untuk mempercepat dampak dan hasil capaian Reformasi Birokrasi yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat,” kata Yusfini mengawali paparannya.

Baca Juga  Lapas Cibinong Jadi Tempat Studi Tiru ZI WBK WBBM Lapas Kelas I Palembang

Yusfini bilang, Implementasi Reformasi Birokrasi Tematik ini berorientasi pada dampak yang dihasilkan, bukan lagi hanya sekadar persoalan administrasi.

“Diharapkan, Instansi Pemerintah dapat menjalankan program dengan fokus pada penyelesaian masalah yang terjadi di masyarakat,” sambungnya.

Dalam Reformasi Birokrasi Tematik sendiri terdapat 4 (empat) hal yang menjadi fokusnya, yakni Penanggulangan Kemiskinan, Peningkatan Investasi, Digitalisasi Administrasi Pemerintahan, serta Percepatan Prioritas Aktual Presiden berupa Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Pengendalian Laju Inflasi.

Dalam implementasinya, setiap instansi pemerintah agar menyampaikan informasi “Praktik Baik atau Best Practice” pelaksanaan Reformasi Birokrasi di instansinya, berupa inovasi yang berdampak kepada masyarakat dan stakeholders.

Baca Juga  KOPDAR UMKM TASIK

“Ini bukan hal yang baru, bukan hal yang sulit untuk kita semua. Karena kita sudah menjalankannya, sekarang tinggal bagaimana kita meningkatkan dan mengoptimalkannya,” pesan Yusfini.

“Saya berharap apa yang Bapak dan Ibu semua dengarkan, dapat dilaksanakan dengan baik di Satuan Kerja masing-masing. Semoga apa yang kita lakukan menjadi nilai ibadah bagi kita semua”, pungkasnya. (Red).