KORANBANTEN.COM – Adanya perubahan Peraturan Presiden tentang Pengadaan barang dan Jasa setidaknya akan memunculkan gagasan, ide atau perubahan untuk memberikan kemudahan termasuk penyederhanaan terhadap tugas dan tanggung jawab, karena sejatinya bahwa tugas-tugas pengadaan barang dan jasa ini menjadi masalah tersendiri bagi Pemerintah Daerah, karena banyaknya persoalan yang berawal dari pengadaan barang dan jasa bahkan bisa menjadi sumber korupsi.
Hal tersebut dikatakan Gubernur Banten H Wahidin Halim saat menghadiri dan membuka acara yang diselenggarakan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/jasa Pemerintah (LKPP) RI bertempat di Novotel Kota Tangerang. Rabu (23/1).
Acara sosialisasi Peraturan Presiden 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa ini bertema Penyamaan Persepsi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa dengan Aparat Penegak Hukum, Auditor dan Stakeholder dalam rangka penanganan kasus dan pencegahan Tipikor pengadaan barang dan jasa.
Turut hadir, Kajati Provinsi Banten, Kepala LKPP, Bupati, Walikota se-Provinsi Banten dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Banten.
Gubernur menjelaskan, jika saat ini Pemprov Banten terus berkomitmen dalam membangun Pemerintahan yang bersih dan upaya ini jangan terhalang karena ketidaksamaan persepsi bahkan multitafsir dari berbagai pihak yang dapat menjerat para pejabat yang menjalankannya untuk berhadapan dengan perbuatan melawan hukum.
Selain itu banyaknya stakeholder yang serta pihak-pihak yang memang sengaja mengutak-atik menjadi sebuah kegugupan tersendiri bagi yang menjalankannya hanya dikarenakan tafsir dan persepsi yang berbeda sehingga menjadi persoalan dan konflik tersendiri karena akan saling mendiskreditkan dan menduga-duga.
“Jangan hanya karena kecurigaan atau dugaan, sengaja dikonflikkan dan akhirnya ada pihak yang akan merasa terpojokkan”, tegas Gubernur.
Terkait dengan pengadaan barang/jasa, Gubernur juga akan membenahi para aparaturnya, khususnya dalam rangka paradigma baru yang terus diusungnya. Itu sebabnya ia mengingatkan agar para pejabat Pemprov untuk tidak segan-segan berkonsultasi dengan Kajati.
“Karena saat ini kita sudah ada APIP, manfaatkan hal ini dengan sebaik-baiknya agar tidak diinterfensi oleh pihak2 lain,” tutur gubernur seraya meminta agar Perpres baru ini disosialisasikan secara terua menerus.
Komitmen serta keseriusan Gubernur Banten terhadap pemberantasan korupsi, reformasi dan birokrasi dan pengelolaan anggaran selama ini. Salah satunya dengan menjadikan Provinsi Banten mampu mendapatkan penghargaan keuangan dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
“Hal ini akan terus kita pertahankan dan dibuktikan dalam mewujudkan Pemerintahan yang bersih dan kerjasama bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang dapat terbukti dimana rencana aksi KPK mampu diraih 100% oleh Pemerintah Provinsi Banten di tahun 2017-2018,” pungkasnya.
Acara diteruskan dengan menghadirkan nara sumber Kepala LKPP RI Ika Gayuh Prasetyatomo, yang menjelaskan berbagai Pokok – pokok dalam Perubahan Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 yang berubah menjadi Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa; meliputi perubahan struktur, istilah, definisi dan perubahan pengaturan. Pengaturan baru meliputi, tujuan pengadaan, pekerjaan terintegrasi, perencanaan pengadaan, agen pengadaan, konsolidasi pengadaan, swakelola pengadaan dengan organisasi kemasyarakatan dan layanan penyelesaian sengketa, dan lain-lain.(rls/pan).
