Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menekankan pentingnya basis data tunggal dalam upaya pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang berkelanjutan.
“Pendataan tunggal yang komprehensif dan akurat harus terus ditingkatkan. Kita harus memiliki basis data tunggal UMKM yang bisa menavigasi pengembangan UMKM agar lebih fokus, agar lebih terarah dan berkelanjutan, dan membawa para pelaku usaha kecil, koperasi untuk semakin maju dan sejahtera,” ujar Presiden saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Transformasi Digital dan Pendataan Lengkap Koperasi dan UMKM Tahun 2022, Senin (28/03/2022), secara virtual dari Istana Negara, Jakarta.
Sejalan dengan itu, Presiden juga mendorong pembenahan dari hulu sampai ke hilir agar produk UMKM semakin berkualitas dan kompetitif, seperti dari sisi kemasan hingga branding.
“Saya telah menandatangani Perpres (Peraturan Presiden) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional 2021-2024. Saya ingin ekosistem kewirausahaan nasional kita semakin membaik, semakin baik, dan akan lahir lebih banyak wirausaha-wirausaha muda yang baru, wirausaha-wirausaha muda yang produktif, yang kreatif, yang siap memajukan UMKM Indonesia dan bersaing di pasar global,” ujarnya.
Lebih lanjut, Kepala Negara meminta kepada jajaran pemerintahan dari pusat sampai ke daerah untuk bekerja keras memperbaiki ekosistem usaha, mulai dari mempermudah perizinan usaha, memperluas akses terhadap permodalan, peningkatan sumber daya manusia (SDM), hingga memperkuat inovasi dan teknologi sehingga produk-produk UMKM semakin kreatif dan menarik.
“Dari pusat sampai daerah harus terus berusaha meningkatkan kualitas SDM-SDM UMKM kita, memberikan pelatihan-pelatihan, memberikan pelatihan keahlian-keahlian baru, mengenal dan memanfaatkan teknologi produksi, serta berbagai teknologi digital yang bermanfaat bagi pengembangan usaha,” pungkasnya.
Hadir mendampingi Presiden di Istana Negara yaitu Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki. Rakornas ini dihadiri oleh 1.200 peserta, yaitu 200 peserta hadir secara luring dan 1.000 lainnya hadir secara daring. Peserta yang hadir dalam acara ini merupakan perwakilan dari ragam pemangku kepentingan mulai dari kementerian/lembaga, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pemerintah daerah, lembaga pembiayaan perbankan dan non-bank, BUMN, perguruan tinggi, asosiasi lembaga inkubator bisnis, komunitas, dan pelaku platform digital. (Dede)
