Purwakarta, 29 Juli 2024 – Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Barat, Adi Gemawan, mengadakan kegiatan Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan Dana Pembangunan Desa Tahun 2024 dengan Para Kepala Desa di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten purwakarta.
Kegiatan ini berlangsung di Aula Gedung Yudhistira.
Workshop tersebut dihadiri oleh Pj Bupati Purwakarta Benni Irwan yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta Norman Nugraha, Kepala Dinas DPMD Jaya Pranolo, Forkopimda, serta beberapa narasumber utama seperti Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Anetta Komarudin B.Com, Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat yang diwakili oleh Jaksa Utama Muda Nurmayani SH MH, dan Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat Teguh Dwi Nugroho.
Sekda Kabupaten Purwakarta Norman Nugraha dalam sambutannya, kegiatan workshop ini di harapkan dapat meningkatkan kapasitas aparat pemerintahan desa terkait pengelolaan keuangan desa, mendorong penguatan penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik, transparan dan akuntabel.
Puteri Anetta Komarudin dalam sambutannya, menekankan pentingnya kolaborasi antar lembaga dalam memastikan penggunaan dana pembangunan desa yang efektif dan efisien. “Dengan adanya evaluasi dan sosialisasi seperti ini, diharapkan pengelolaan dana desa dapat berjalan lebih baik dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat,” ujarnya.
Acara ini juga mencakup sesi diskusi dan tanya jawab antara peserta dengan narasumber yang memberikan berbagai pandangan dan solusi untuk tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan keuangan desa. Dengan adanya workshop ini, diharapkan pemerintah desa di Kabupaten Purwakarta dapat mengimplementasikan praktik terbaik dalam pengelolaan keuangan demi kesejahteraan masyarakat desa.
Apresiasi dari para peserta yang terdiri dari Para Kepala Desa, dan instansi terkait lainnya. Mereka berharap agar kegiatan serupa dapat terus dilakukan guna mendukung pembangunan desa yang berkelanjutan
Workshop ini bertujuan untuk mengevaluasi dan meningkatkan pengelolaan keuangan dana pembangunan desa di tahun 2024, serta memastikan penggunaan dana yang transparan dan akuntabel demi kesejahteraan masyarakat desa.
Yadi kusumayadi
