JAKARTA – Dewan Pengurus Pusat Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (DPP BKPRMI) melakukan audiensi dengan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri) guna memperkuat sinergi antara organisasi masyarakat dan pemerintah dalam bidang ketahanan pangan serta peningkatan kesejahteraan guru ngaji Al-Qur’an binaan LPPTKA BKPRMI.
Rombongan BKPRMI dipimpin oleh Ketua Umum H. Nanang Mubarok, didampingi Sekretaris Jenderal Jailani Dalimunthe, Sekretaris Nasional LPPTKA BKPRMI Abdul Kadir, serta Sekretaris Nasional LDSI BKPRMI Nurfadilla dan Hendrik. Kehadiran mereka diterima langsung oleh Kepala Subdirektorat Mediasi Sengketa dan Konflik Organisasi Kemasyarakatan, Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Abda Ali, S.Psi., MM.
Audiensi tersebut berlangsung di Jakarta, Selasa (21/10/2025), dan menjadi ruang dialog antara pemerintah dan BKPRMI untuk membangun kerja sama strategis dalam memperkuat fondasi ekonomi dan spiritual masyarakat berbasis masjid.
Dalam kesempatan itu, Ketua Umum DPP BKPRMI, H. Nanang Mubarok, menyampaikan apresiasi kepada Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang dinilai berhasil memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas pangan nasional melalui koordinasi lintas kementerian. “Ketersediaan pangan nasional saat ini cukup terjamin. Capaian ini merupakan hasil sinergi yang baik antara Menhan Sjafrie Sjamsoeddin, Mentan Amran Sulaiman, dan Mendagri Tito Karnavian,” ujarnya.
Nanang menjelaskan, BKPRMI saat ini sedang fokus menjalankan Gerakan Bangun Ekonomi Masjid (Gerbang Emas), yang lahir dari Rapat Pimpinan Nasional BKPRMI 2025. Ia menegaskan bahwa gerakan ini tidak hanya bersifat programatik, melainkan juga merupakan upaya membangun peradaban menuju Indonesia Emas 2045. “Kami ingin masjid menjadi pusat pemberdayaan ekonomi umat yang mandiri dan berkelanjutan,” ujarnya.
Menurutnya, pilar pertama dari delapan pilar Gerbang Emas adalah ketahanan pangan berbasis masjid, meliputi pengelolaan lahan tidur untuk pertanian, perikanan, peternakan, hingga penerapan teknologi pertanian cerdas berbasis komunitas masjid.
Sekjen BKPRMI, Jailani Dalimunthe, turut menyampaikan aspirasi agar Kemendagri dapat membantu mengadvokasi kebijakan insentif bagi 1,2 juta guru ngaji binaan LPPTKA BKPRMI di seluruh Indonesia. “Beberapa daerah sudah memberikan dukungan melalui APBD, tetapi jumlahnya masih sangat kecil, hanya sekitar lima puluh hingga tujuh puluh lima ribu rupiah per bulan. Padahal jasa mereka dalam membentuk generasi Qur’ani luar biasa besar,” ujarnya.
Sekretaris Nasional LPPTKA BKPRMI, Abdul Kadir, menambahkan bahwa guru ngaji merupakan garda depan dalam pembinaan moral dan karakter bangsa. Ia menilai sudah sepatutnya pemerintah memberikan penghargaan dan dukungan yang lebih layak bagi mereka.
Menanggapi hal itu, Abda Ali menyampaikan apresiasi terhadap langkah BKPRMI yang dinilai konsisten menjalin kemitraan dengan pemerintah. Menurutnya, berbagai program strategis BKPRMI sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto serta program prioritas Mendagri, khususnya dalam bidang ketahanan pangan dan pemberdayaan masyarakat berbasis daerah. Ia juga menyebutkan, isu insentif guru ngaji akan menjadi perhatian lintas kementerian dan dibahas bersama Kemenag RI, Kemendikdasmen, serta pemerintah daerah.
Menutup pertemuan, Nanang Mubarok menegaskan bahwa BKPRMI akan terus memperkuat peran masjid dalam membangun kemandirian ekonomi umat dan pembinaan generasi Qur’ani. “Menjelang usia setengah abad, BKPRMI akan terus bergerak dengan semangat Gerbang Emas menuju Indonesia Emas 2045. Masjid bukan hanya tempat ibadah, tetapi pusat peradaban dan ekonomi umat,” pungkasnya. (rls)
