Berdasarkan arahan Bapak Presiden Joko Widodo terkait pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Yulius selaku Asisten Deputi Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan UMKM Rudy Salahuddin ikuti Focus Group Discussion (FGD) Pilot Project Kerja Sama Lembaga Vokasi dan DUDI, guna membahas program kerja sama Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) dengan lembaga vokasi dilakukan untuk mendorong peran DUDI dalam melakukan perbaikan kualitas SDM vokasi Indonesia, di Serang, Kamis (8/4).
Pada kesempatan tersebut, Yulius mengatakan pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2019 dan PMK Nomor 128 Tahun 2019 yang mengatur pemberian Insentif Super Tax Deduction yakni insentif berupa pengurangan pajak dari penghasilan bruto paling tinggi 200% bagi pelaku usaha dan pelaku industri yang melakukan kegiatan pengembangan vokasi. Dengan adanya peraturan ini, mendorong DUDI agar terlibat aktif dalam pengembangan pendidikan dan pelatihan vokasi melalui pemanfaatan fasilitas Insentif Super Tax Deduction.
“Telah diterbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2019 dan PMK Nomor 128 Tahun 2019 terkait mengatur pemberian Insentif Super Tax Deduction,”. ujarnya.
Tak hanya itu, Yulius juga menyampaikan bahwa pihak Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, akan ikut serta memberi dukungan dan dorongan berupa Insentif Super Tax Deduction melalui kerja sama DUDI dengan tiga belas lembaga vokasi.
Adapun manfaat dari program ini ialah guna untuk memberikan kesempatan dalam melakukan pembelajaran vokasi ditempat kerja, memberikan bantuan program sertifikasi kompetensi pada siswa dan guru, memberikan bantuan peralatan ke sekolah vokasi, menyelaraskan standar kurikulum kompetensi antara sekolah dan DUDI agar link and match, dan transfer kompetensi dan teknologi yang up to date yang sesuai dengan perkembangan industri.
Dalam forum ini dihadiri para mitra industri, perwakilan dari Kemendikbud, Kemenperin, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten, Direktorat Jenderal Pajak, GIZ, dan SMK Negeri 1 Cilegon. Selain itu, pertemuan ini juga dilakukan secara daring dihadiri para Direktur Vokasi Kamar Dagang dan Industri Indonesia dan PT Communication Cable System Indonesia Tbk. (*/cr7)
Sumber: ekon.go.id