MAJALAHTERAS.COM – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pengembangan dan Penelitian (Bappedalitbang) Kabupaten Serang terus meningkatkan kinerja dalam menyusun-menyusun perencanaan pembangunan Kabupaten Serang, baik terkait pembangunan jangka menengah maupun jangka panjang.
Bappedalitbang Kabupaten Serang di bawah kepemimpinan Rachmat Maulana dan Sekretarisnya Freddy Lamhot Sinurat pada tahun 2024 ini fokus menyelesaikan rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) 2025-2024 dan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJPD) 2024-2028.
“Kita juga sedang menyiapkan teknokratik RPJMD karena kalau pilkadanya di bulan September atau Oktober paling tidak bulan Juli harus sudah selesai. Jadi kita merencanakan 20 tahun ke depan sekaligus 5 tahun ke depan,” ujar Freddy saat ditemui di ruang kerjanya, belum lama ini.
Dalam membuat perencanaan tersebut, kata Freddy, pihaknya tidak asal-asalan dalam membuat perencanaan namun berdasarkan evaluasi pelaksanaan dokumen perencanaan RPJMD sebelumnya atau RPJMD yang saat ini sedang berjalan.
“Pelaksanaan RPJMD yang sebelumnya bukan lima tahun karen secara periodesasi kepemimpinan Ibu Bupati ( RtTatu Chasanah-red) seharusnya sampai 2026 tapi karena ada aturan dari pusat Ibu Bupati berakhir tahun ini,” katanya.
Dengan kondisi tersebut dimungkinkan ada beberapa target RPJMD yang tidak tercapai namun Bupati Serang tetap berkomitmen menuntaskan program-program yang masuk dalam dokumen RPJMD.
“Terkait pembangunan infrastruktur, kita tahu di periode pertama jalan kabupaten sudah selesai semua. Kemudian di periode kedua ini jalan desa
400 kilometer ditingkatkan menjadi jalan kabupaten dan ini pembangunannya sudah berjalan,” tuturnya.
Pembangunan infrastruktur menjadi komitmen Bupati Serang karena berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi dan pelayanan kepada masyarakat. “Dampak dari pembangunan infrastruktur sudah dirasakan langsung oleh masyarakat,” paparnya.
Kemudian terkait dengan pendidikan, Bupati sudah fokus mengupayakan agar masyarakat menikmati akses pendidikan yang seluas-luasanya dan setinggi-tingginya. “Untuk akses pendidikan kita bersyukur untuk seluruh wilayah sudah bagus,” katanya.
Terkait dengan sarana prasarana pendidikan, Freddy memastikan saat ini kondisinya sudah cukup bagus karena alokasi anggaran dari pemerintah pusat untuk Kabupaten Serang cukup besar karena ada specific grant terkait dengan kebijakan pemberian dana alokasi umum (DAU).
“Dulu yang namanya DAU gelondongan, sekarang enggak, ada beberapa persen untuk pendidikan. Padahal ibu bupati juga untuk pendidikan ini sudah punya porsi sendiri 20 persen. Jadi untuk pendidikan ini ada percepatan,” ucapnya.
Selain pembangunan fisik, Pemkab Serang juga konsisten dalam pemberian beasiswa untuk baik untuk siswa SD, SMP maupun perguruan tinggi. “Ini semua sebagai komitmen Ibu Bupati agar RPJMD ini bisa berhasil tercapai,” ujarnya.
Sedangkan terkait sektor kesehatan, Pemkab Serang masih fokus pada penanganan stunting yang ditargetkan pada tahun 2024 ini penurunannya menjadi 14 persen sesuai target pemerintah pusat. “Ini yang sedang kita kejar saat ini karena memang ini juga jadi program pemerinta pusat,” ungkapnya.
Sejumlah program untuk menekan angka stunting sudah dijalankan oleh organisasi perangkat daerah (OPD) terkait seperti pembagian telur, pembagian vitamin, pemberian makanan bergizi, penyuluhan kesehatan dan sebagainya.
“Pemerintah intervensinya banyak tapi keinginan dari masyarakatnya untuk sehatnya juga harus tinggi. Pelayanan pemda sudah cukup baik,” katanya.
Kemudian untuk sektor perekonomian, Bupati Serang melalui kebijakan-kebijakannya terus memberikan perhatian terhadap pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) melalui pemberian modal usaha dan pelatihan-pelatihan agar pertumbuhan ekonomi terus meningkat.
Namun pada periode Bupati Serang ini yang terbilang masih berat bagaimana memberikan akses yang seluas-luasnya terkait dengan air minum. “Karena memang untuk air minum ini investasinya sangat besar,” katanya.
Saat ini terjadi perubahan nomenklatur bukan lagi air bersih tapi air minum yang sudah layak minum atau layak konsumsi. “Tapi pemerintah memberikan kelonggaran bukan berarti begitu ngocor langsung bisa diminum tapi air ngocor bisa dimasak langsung dikonsumsi,” tuturnya.
Namun dalam kenyataannya banyak air di masyarakat begitu airnya dimasak ada yang tidak layak minum karena aksesnya tidak terlindungi. “Khusus untuk air minum Ibu Bupati sedang menggiatkan lagi lobi-lobi kepada pemerintah pusat,” paparnya.
Sedangkan untuk akses sanitasi, lanjut Freddy, saat ini sudah mencapai 80 persen dan program ini terus digalakkan. Namun tantangan terbesar dalam penanganan sanitasi lebih pada permasalahan persampahan karena Pemkab Serang tidak memiliki tempat pengolahan sampah akhir (TPSA).
“Ibu Bupati menginginkan di akhir masa jabatannya sudah ada sosialisasi untuk pemasalahan sampah ini. Untuk kemiskinan di Kabupaten Serang secara dari tahun ke tahun mengalami penurunan,” katanya. (ADV)
