Bappeda Litbang Kabupaten Serang Susun KLHS 2025-2045, Petakan Pembangunan Yang Berkelanjutan

oleh
oleh -

MAJALAHTERAS.COM – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) Kabupaten Serang dibawah komando Kepala Badan Dr. Rachmat Maulana S.Sos, M.Si dan Sekretaris Badan Fredy Lamhot Sinurat ST, M.Si telah terus berupaya menciptakan pembangunan yang berkelanjutan. Salah satu upaya tersebut dengan menyusun dokumen kajian dokumen lingkungan hidup strategis (KLHS) yang memuat semua isu relevan hingga beberapa tahun kedepan.

Focus Group Discussion (FGD) rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045 dilakukan selama dua hari pada Senin-Selasa atau 29-30 Mei 2023 di aula Tubagus Suwandi, Pemkab Serang. Dalam kegiatannya mengundang berbagai unsur mulai dari pejabat eselon II dan III, OPD, swasta, komunitas atau LSM, akademisi, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan media.

Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Serang Rachmat Maulana mengatakan, dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2025-2045 ada beberapa tahapan yang harus dilakukan.

Tahapan awal yakni penyusunan dokumen KLHS. Nantinya dokumen tersebut akan memberikan arah kebijakan terkait dengan pembacaan atas isu strategis yang diproyeksikan relevan hingga 20 tahun kedepan. “Ini menjadi penting untuk Pemda Serang, arah (pembangunan) bagaimana apakah isu strategis yang 20 tahun lalu itu masih relevan atau tidak dengan 20 tahun kedepan,” ujarnya.

Oleh karena itu, dalam penyusunan dokumen KLHS tersebut dimulai dengan mencari informasi isu strategis melalui Forum Group Discussion (FGD). Dalam FGD tersebut pihaknya berpikir bersama untuk melihat dokumen lama kemudian diproyeksikan pada 20 tahun kedepan. “Terus terang ini sesuatu yang sangat komplek, jadi gak gampang karena posisi Kabupaten Serang lagi posisinya pada belum ajeg. Sekarang saja Puspemkab pindah ke Ciruas, terus dengan ada tol Serang-Panimbang dibuka itu terjadi perubahan peta Kabupaten Serang,” ucapnya.

Baca Juga  Kunjungan Inspektur Wilayah (Irwil) I Kementerian Hukum dan HAM R.I dalam rangka Penguatan zona Integritas Menuju WBK di Rutan Kelas IIB Serang

Sehingga ada banyak hal yang harus dipertimbangkan kembali. Core bisnis Pemkab arahnya akan dibawa kemana, agar Pemkab Serang nantinya punya sesuatu yang bisa dijadikan pedoman bagi siapapun kepala daerah yang nantinya terpilih. “Berarti empat periode karena 20 tahun, itu akan jadi buku saku kedepan (arah pembangunan),” ujarnya.

Oleh karena itu, dalam menyusun dokumen KLHS tersebut Bappeda Litbang melibatkan tim ahli dari Universitas Gadjah Mada (UGM) untuk membantu Bappeda Litbang. Sebab membaca peta situasi kondisi yang terus berkembang menjadi sangat penting.

Setelah dilakukan FGD akan ditemukan isu utama atau disebut tematik. Misalnya pertanian akan eksis sampai tahun berapa, sebab pertanian berkaitan dengan persawahan. Artinya posisi lahan pertanian, perikanan, isu pelayanan dasar pendidikan, kesehatan harus dipetakan sedemikian rupa.

Kemudian, kata Kepala Bappeda Litbang, baru masuk ke level kedua yakni FGD yang dibantu aplikasi. Sehingga di FGD tersebut akan ada tema sendiri, orang bisa curhat pendapat namun semuanya dilakukan secara daring alias dalam jaringan. “Jadi semua elemen diminta pendapatnya, muncul isu ini sebenarnya akar masalahnya apa kan kita kalau menyelesaikan masalah harus tahu akar masalah intinya. Jadi kita dalam konteks penggalian,” tuturnya.

Baca Juga  Songsong HPN di Lebak, Bus Parawisata "Mahabbah" Bagikan Ribuan Kalender Peta Wisata

Rachmat Maulana berharap isu tematik hingga akar masalah dan dituangkan dalam dokumen KLHS sebagai dasar penyusunan draft awal RPJPD bisa tuntas tahun ini.

Terkait apa saja isu saat ini yang masih mungkin relevan untuk 20 tahun kedepan.

Kepala Bappeda Litbang mengatakan, kondisi saat ini, aksesibilitas sudah mulai baik. Contoh jalan 601 kilometer sudah kondisi baik, namun 1.000 kilometer jalan desa yang dinaikan statusnya belum baik. Dari panjang tersebut baru 400 kilometer yang diampu, dan 600 kilometer sisanya masih belum ditangani. “Jadi isu infrastruktur mau tidak mau harus tetap diambil. Karena faktanya desa tidak punya kemampuan menyelesaikan masalah infrastruktur jalan tersebut,” katanya.

Kedua isu pertanian, Pemkab Serang berkewajiban mempertahankan ketahanan pangan. Namun faktanya sawah di Kabupaten Serang kepemilikannya sudah berpindah. Belum lagi isu konektivitas. Pihaknya menginginkan antar kecamatan, desa tidak macet namun saling terhubung satu sama lain. “Percuma kita buat infrastruktur tapi gak konek,” ucapnya.

Baca Juga  Soal Dugaan Pencemaran Lingkungan PT Raja Goedang Mas, Warga Meninggal Belum Terbukti Secara Medis

Kemudian isu komunikasi, diharapkan kedepan blank spot semakin sedikit jumlahnya. “Itu juga jadi isu tematiknya, jadi isu tapi masuk ke tema. Apalagi urusan pendidikan, bagaimana kita mendorong anak kita mau belajar sampai level SLTA. Kalau kita lihat dari angka kelulusan kita kalah dijumlah total, itu baru sampai SMP. Itu anak muda besok harus didorong pada sekolah tertinggi,” katanya.

Kemudian isu pengangguran. Menurut dia, menangani isu pengangguran bukan hal gampang. Sebab Kabupaten Serang seperti gula. Dimana yang menganggur bukan semua warga Kabupaten Serang, tapi ada juga pendatang. “Pas disurvei nganggur dia. Itu kan Pemda membuat strategi kebijakan mengatasi pengangguran gak sederhana, tapi harus dipetakan supaya benar-benar menyentuhnya. Jangan sampai yang harus dikerjakan malah tidak dikerjakan, jadi banyak banget persoalan strategis kita,” ucapnya.

Belum lagi isu pariwisata Anyer-Cinangka kedepan akan dibuat seperti apa. Hal itu harus dipikirkan. Dalam hal ini penting keterlibatan berbagai pihak, diminta memberikan masukan agar Kabupaten Serang bisa tetap on the track. “Jangan sampai nanti setiap kepala daerah ganti, isunya ganti itu. Alhamdulillah dua periode kepemimpinan ibu (Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah dan Pandji Tirtayasa) fokus,” tuturnya. (Adv)