Jakarta – Pemerintah diharapkan segera menjalin kontak dengan Pemerintah Malaysia terkait pengelolaan sungai dan aliran air antara kedua negara di kawasan perbatasan Kalimantan Utara (kaltara). Karena banjir Kaltara merupakan banjir kapal yang berasal dari hulu Sungai Sebakun di Malaysia
Hal itu disampaikan anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) dari daerah pemilihan Kaltara, Deddy Yevri Hanteru Sitorus, dalam keterangannya, Rabu (12/1/2022) dilansir beritasatu.com.
Deddy mengaku dirinya sedang berada di Kaltara untuk menemani serta membantu warga yang menjadi korban banjir di wilayah Kabupaten Nunukan, Kaltara. Setidaknya sebanyak 1.374 rumah warga di lima kecamatan terendam banjir.
Menteri Sosial Tri Rismaharini juga ikut turun ke lapangan untuk memberikan bantuan pada 9-10 Januari 2022 lalu. Dan Deddy juga turut mendampingi Risma, yang juga Ketua DPP PDIP. Bahkan karena kerja tersebut, keduanya tak bisa hadir di acara puncak perayaan HUT PDIP ke-49 di Jakarta.
Deddy mengatakan, dari pengalaman di lapangan, bertemu dengan warga masyarakat dan aparat pemerintahan setempat, bahwa banjir di Kaltara tersebut merupakan banjir kiriman dari Malaysia. Hulu Sungai Sembakung, yang debit airnya mengalir deras ke pemukiman, berada di wilayah Malaysia.
Deddy memuji langkah Menteri Risma yang turun langsung ke lokasi bersama aparat dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Bahkan gambar dan video Risma bersama Deddy menaiki sampan mengantar bantuan ke rumah warga, menjadi viral.
“Saya mengapresiasi kecepatan respon Bu Risma yang hanya koordinasi dua hari langsung turun sampai ke pedalaman. Beliau sangat peduli dengan penderitaan warga perbatasan. Selain membantu warga korban, juga menyempatkan diri hingga tengah malam memeriksa langsung penyaluran berbagai jenis bantuan kepada rakyat miskin,” urai Deddy.
Namun bagi Deddy, langkah itu tak cukup. Sebab bencana banjir bisa dicegah ke depan asal manajemen air sungai bisa diperbaiki.
Contoh yang paling mudah untuk dipahami masyarakat adalah manajemen Sungai Mekong yang mengalir melewati Myanmar, Laos, Thailand, Kamboja, dan Vietnam. Kelima negara tersebut lalu membentuk forum Mekong River Commission (MRC).
“Sehingga sesuai aspirasi warga Kaltara, saya mendorong agar Pemerintah Pusat segera melakukan komunikasi dan koordinasi yang intensif dengan Malaysia untuk menyelesaikan masalah ini. Jangan warga Indonesia jadi korban banjir,” ujar Deddy.
“Banjir ini rutin terjadi setiap tahun dan sangat merugikan masyarakat. Saya mengajak Mensos agar melihat langsung dan bisa menjadi penyambung lidah persoalan banjir ini di tingkat pusat. Harapannya agar dapat menjadi pembicaraan di tingkat kabinet karena membutuhkan perhatian Kementerian PU dan Perumahan Rakyat, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Luar Negeri, serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan,” bebernya.
Pada kesempatan itu, Deddy juga memberi apresiasi atas perjuangan para warga menghadapi banjir. Sesuai perintah Ketua Umum Megawati Soekarnoputri dan Sekjen Hasto Kristiyanto agar para petugas partai turun ke bawah bersama rakyat, Deddy pun melaksanakannya.
Deddy bahkan tak segan menerobos banjir bersama Menteri Risma untuk mendistribusikan bantuan. Di beberapa titik yang banjirnya sudah surut, tersisa endapan lumpur. Deddy juga ikut turun ke lapangan membersihkan lumpur dengan membawa dua truk tangki air.
“Terima kasih kepada para relawan yang ikut turun membantu rakyat. Selain membersihkan jalan, ini juga sekaligus membantu kebutuhan air bersih untuk masyarakat,” kata Deddy.
Menurut Deddy, bantuan yang sudah diserahkan kepada warga antara lain ribuan paket makanan siap saji, selimut, paket kidsware, pembalut wanita, pakaian dewasa, dan pakaian anak-anak.
“Ibu Ketua Umum Ibu Megawati mengajarkan kepada kami, apa pun pilihan politiknya, suku agamanya, kita harus hadir mendampingi korban bencana tanpa membeda-bedakan pilihan politiknya,” pungkas Deddy.(*/cr2)
