Jakarta – Anggota Komisi II DPR RI Ali Ahmad menegaskan pemindahan Aparatur Sipil Negara harus tunggu arahan Presiden Prabowo melalui penerbitan Peraturan Presiden
Penulis: Redaksi
BAKN Terima Delegasi Parlemen Malaysia, Bahas Akuntabilitas Keuangan Negara
Jakarta – Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI menyambut delegasi Public Accounts Committee Parlemen Malaysia dalam sebuah pertemuan resmi di ruang BAKN
Johan Rosihan : Pemagaran Laut di Bekasi untuk Konservasi Mangrove
Jakarta – Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan menegaskan perbedaan mendasar antara kasus pemagaran laut yang ada di Tangerang Utara dan Bekasi.
BPJS Ketenagakerjaan Sosialisasikan Program Untuk TA dan SAA DPR RI
Jakarta – Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Aparatur Setjen DPR RI, Djaka Dwi Winarko, menyampaikan apresiasi atas penyelenggaraan Sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan bagi
Rencana Impor 2 juta Ekor Sapi Diharapkan Tidak Mengganggu Peternak Lokal
Jakarta – Anggota Komisi IV DPR RI Rina Saadah mendesak pemerintah memastikan rencana impor sapi sebanyak 2 juta ekor selama lima tahun ke
Kemendag Catat 4.114 Layanan Konsumen Sepanjang 2024
Jakarta – Kementerian Perdagangan (Kemendag) melalui Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (Ditjen PKTN) mencatatkan 4.114 layanan konsumen sepanjang 2024. Direktur
Kementerian PU Siap Resmikan 6 Bendungan di Awal 2025
Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terus berkomitmen mendukung visi Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan swasembada pangan dan swasembada air. Terdapat 6
Komisi V DPR RI Apresiasi Langkah Cepat Pemerintah Bangun 1 Juta Rumah lewat MoU dengan Qatar
Jakarta – Indonesia resmi menjalin kerja sama dengan Qatar untuk membangun 1 juta rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui nota kesepahaman (MoU)
Pemagaran Laut di Tangerang Mendapat Sorotan dari Komisi IV DPR RI
Jakarta – Anggota Komisi IV DPR RI menyoroti pemagaran laut di Tangerang. Pagar yang terbuat dari bambu itu berdiri sepanjang 30,16 kilometer. Ia
Perkuat Penangan Kasus, Jarnas Anti TPPO Segera Ajukan Revisi UU Perdagangan Orang
Jakarta – Kondisi penanganan kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Indonesia saat ini masih perlu ditingkatkan, di tahun 2024, Lembaga-Lembaga yang
Tidak Ada Postingan Lagi.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.