APJII Banten Sukses Gelar Rakerwil 2024

oleh
oleh -

MJALAHTERAS.COM – Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia Provinsi Banten, menggelar Rapat Kerja Wilayah. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Hotel Aston Serang, Kamis (13/06/24).

dihadiri langsung oleh Ketua BPW APJII Banten, Rivan Firman Maulana S.Kom, Kabid Pengembangan Wilayah 1 APJII Pusat, Tigor Jonson, Dewan Pengawas APJII Pusat, Parlindungan Marius, beserta jajaran dan para anggota APJII Banten.

Dalam sambutannya mengawali acara, Kabid Pengembangan Wilayah 1 APJII Pusat, Tigor Jonson mengatakan dalam berinteraksi dan berorganisasi, sudah semestinya para anggota APJII Banten selalu melakukan kolaborasi.
“Kali ini adalah kehadiran pertama saya ke Banten. Dan dalam kesempatan ini saya mengajak seluruh anggota APJII Banten supaya mampu untuk berkolaborasi agar selalu terjalin interaksi,” ujarnya.

Baca Juga  Rupbasan Kelas I Bengkulu Gelar koordinasi dengan Polres Seluma

Sementara itu Ketua BPW APJII Banten Rivan Firman Maulana S.Kom memaparkan dalam wawancara dengan media, kegiatan Rakerwil merupakan acara rutin tahunan yang bertujuan untuk melaporkan seluruh kegiatan APJII Banten juga laporan keuangan. Selain itu juga dibicarakan terkait perapihan data center yang digunakan oleh seluruh anggota.

“Kami punya data center mandiri yang memang ini ekosistem internet untuk Banten kedepannya. Misi saya sejak awal adalah bagaimana caranya APJII Banten bisa punya ekosistem mandiri tentang internet di luar Jakarta,’ jelasnya.

Baca Juga  Budidaya Ikan yang Berkelanjutan di Danau Toba

Rivan berharap melalui Rakerwil ini, para anggota APJII lebih bisa menunjukkan kepedulian. “Di APJII semua anggota bisa silaturahmi saling mengenal satu sama lain. Saat di luar menjadi kompetitor, namun saat di dalam kita semua adalah partner, ” imbuh Rivan.

Ia juga menambahkan, pemerintah selalu menggaungkan tentang pemerataan internet. Hal tersebut, menururnya akan sulit terwujud tanpa adanya kolaborasi.(**)

Baca Juga  Tim Kompolnas Tinjau Kesiapan Polda Sumsel Hadapi Tahun Politik