MAJALAHTERAS.COM– Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) Kemendagri Anselmus Tan, Promosi Doktor di Bidang Ilmu Pemerintahan, Fakutas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Pascasarjana Universitas Padjajaran, Bandung, Rabu (13/03/2019).
Dalam sidang yang digelar, Anselmus Tan memaparkan hasil temuannya yang dituangkan dalam disertasi yang berjudul “Peningkatakan Kapasitas Fiskal Daerah Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah (Studi di Kabupetan Bogor Provinsi Jawa Barat).”
Penelitian didasarkan pada fenomena rendahnya kepasitas fiskal daerah dan tingginya ketergantungan keuangan daerah terhadap dana transfer/perimbangan dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah di Kabupaten Bogor. Kenyataan ini berimplikasi terhadap rendahnya otonomi fiskal daerah dan rendahnya diskresi pengeluaran daerah dalam membiayai program-program pembangunan daerah untuk penyediaan barang dan jasa publik bagi kepentingan masyarakat, karena sebagaian dana transfer/perimbangan telah diarahkan penggunaannya oleh pemerintah pusat untuk membiayai program-programstrategis nasional yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
Penelitian kualitatif ini didasarkan pada pendekatan arahan teori (theory driven approaches). Secara teoritis, rendahnya kapasitas fiscal daerah disebabkan belum tepat implementasi desentralisasi fiskal dan belum efektif pengelolaan pajak daerah tidak langsung. Sesuai arahan teori tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pengetahuan yang rasional tentang faktor penyebab rendahnya kapasitas fiskal daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah, dan prospek peningkatan kapasitas fiskal daerah berdasarkan perspektif implementasi desentralisasi fiskal dan efektivitas pengelolaan pajak daerah tidak langsung.
Dalam penelitiannya, Anselmus Tan menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Instrumen utama adalah penelitian sendiri, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, diskusi kelompok terfokus, dan studi dokumentasi.
Hasil penelitian berkesimpulan pada peningkatan kapasitas fiskal daerah ditentukan oleh ketepatan implementasi desentralisasi fiskal dan efektivitas pengelolaan pajak daerah tidak langsung. Ketepatan desentralisasi fiskal mensyaratkan bahwa kebijakan pemerintah pusat dalam penetapan pajak dan sumber-sumber penerimaan daerah (sebagai pendapatan asli daerah) harus sepadan dengan penetapan tanggungjawab pengeluaran pemerintah daerah (sebagai pemerintah konkuren yang menjadi kewenangan daerah).
Lebih lanjut, bahwa efektivitas pengelolaan pajak daerah tidak langsung mensyaratkan upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah tidak langsung harus tepat penetapan target penerimaan sesuai hasil analisis ekonometrik terhadap data nilai Produk Domestik Regional Bruto (pertumbuhan ekonomi daerah), serta meningkatkan kemampuan aparatur pajak daerah dan kepatuhan wajib pajak daerah tidak langsung.
Hasil penelitian ini merekomendasikan bahwa untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintah pusat perlu melakukan perubuhan dalam implementasi desentralisasi fiskal dan pemerintah daerah perlu meningkatkan efektivitas pengelolaan daerah tidak langsung.(rls)
