Anies Baswedan Kritik Proyek Pembangunan Ibu Kota Negara

oleh
oleh -

NEWS – Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan, kembali mengkritik proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, di Kalimantan Timur. Menurutnya, manfaat IKN hanya dirasakan oleh aparatur negara bukan untuk seluruh rakyat Indonesia.

Anies mengatakan, Indonesia sendiri sebetulnya masih banyak pekerjaan rumah yang mendesak dan harus diprioritaskan, daripada membangun IKN. Dia menilai, pembangunan fasilitas kesehatan lebih bermanfaat bagi masyarakat.

Baca Juga  Presiden Serap Tiga Aspirasi Nelayan di Gresik

“Pembangunan fasilitas kesehatan itu akan dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Tapi kalau di sini (IKN) yang dirasakan oleh aparat negara yang nanti bekerja untuk negara. Sementara yang kita perlukan negara bekerja untuk rakyat ini kan fasilitas untuk penyelenggaraan negara itu semua,” kata Anies Baswedan.

Menurut Anies, dukungan pendanaan asing atau internasional harusnya diberikan untuk kebutuhan mendesak Indonesia, dibandingkan proyek IKN.

Baca Juga  Bentuk Karakter Fisik, Mental dan Profesionalisme Petugas, Lapas Cikarang Gelar FMD

Anies mengilustrasikan, kondisi pada 2045, yang mana diperkirakan sebanyak 3/4 penduduk Indonesia akan tinggal di perkotaan.

Saat itu terangnya, di perkotaan akan banyak masalah mulai dari polusi hingga masalah urban. Dia berpendapat, salah satu solusi yang harus dilakukan adalah membangun transportasi umum di kota-kota Indonesia.

“Bayangkan kalau sumber daya itu yang besar internasional dipakai untuk membangun transportasi umum di seluruh Indonesia. Maka kota-kota besar di Indonesia, kota-kota kan punya transportasi umum yang itu akan menekan biaya hidup bagi penduduknya. Mengurangi emisi karbon di tempat itu dan mengurangi potensi kemacetan yaitu dampaknya dirasakan di seluruh Indonesia,” ujarnya.

Baca Juga  Presiden Joko Widodo Anugerahkan Tanda Kehormatan bagi 127 Tokoh

“Jadi saya lebih melihat mendorong ke sana. Daripada untuk sebuah kota yang manfaatnya dirasakan oleh penyelenggaraan negara, bukan dirasakan oleh rakyat Indonesia,” sambungnya.