MAJALAHTERAS.COM – Mundurnya Mahfud MD dari jabatan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Kabinet Indonesia Maju Pemerintahan Jokowi-Maruf Amin jadi sorotan.
Seperti diberitakan, Mahfud MD maju di pertarungan Pilpres 2024 sebagai cawapres nomor urut 2, mendampingi Ganjar Pranowo.
Direktur Eksekutif Partner Politik Indonesia, AB Solissa menyindir langkah mundurnya Mahfud MD yang dianggap terlambat sehingga tidak menimbulkan efek kejut dan gagal membangun citra di mata publik.
AB Solissa menjelaskan, Mahfud ingin mencoba mengambil posisi berseberangan dengan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ia menilai hal itu merupakan sebuah kekeliruan.
Mahfud seolah lari dari tanggung jawabnya sebagai menteri dengan keluar dari lingkaran kekuasaan. Hal itu bermaksud agar Mahfud lebih leluasa menyerang atau mengkritik kebijakan pemerintah terutama terkait persoalan hukum.
“Mundurnya Mahfud dari jabatannya sebagai Menkopolhukam bisa dilihat dari dua perspektif. Pertama, Mahfud ingin mengambil posisi yang berseberangan dengan pemerintah yang dipimpin oleh Jokowi saat ini,” ujar AB Solissa, Minggu (4/2/2024).
AB Solissa menerangkan, indikator mantan Ketua MK itu berancang-ancang nyerang pemerintah sebelum mundur, Mahfud menemui sejumlah tokoh yang saat ini sudah tidak lagi berpihak kepada Presiden Jokowi, termasuk di antaranya Ketua Umum PDI Perjuangan (PDI) Megawati Soekarnoputri
“Terbukti, beberapa saat sebelum konferensi pers pengunduran diri ia bertemu dengan beberapa tokoh, termasuk dengan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri,” ucapnya.
Lanjut AB Solissa, detik-detik akhir hari pencoblosan ini, calon wakil presiden (cawapres) nomor 3 ini sedang berupaya menaikkan tingkat elektabilitas yang masih kedodoran dibanding dua kandidat paslon lain yang berkontestasi.
Setidaknya, kata AB Solissa paslon nomor 3 ini sedang berupaya masuk putaran kedua, namun masih kebingungan brand atau citra yang mau diambil sudah tidak ada ruang lagi.
Sebab melanjutkan pemerintah sudah di tangan nomor 02 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, sementara cap perubahan ada pada pasangan nomor 01, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar.
“Posisi ini sengaja diambil agar pasangan nomor urut 03 Ganjar-Mahfud bisa leluasa bergerak memperluas ceruk pemilih karena brand representasi Jokowi sudah terlanjur dikavling oleh Prabowo-Gibran, sedangkan brand oposisi atau antitesanya pemerintahan sudah diklaim oleh Anies-Muhaimin,” paparnya.
Dikatakan AB Solissa, mundurnya Mahfud ini hanya kepentingan pragmatis mengejar angka elektoral, bukan terkait etika agar menghindari conflict of interest, sebab momentumnya sangat terlambat, dan itu diperkirakan tidak akan berpengaruh besar.
“Saya melihat pengunduran diri Mahfud di saat yang tidak tepat. Atas dasar alasan apapun, keputusan Mahfud untuk mundur akan dilihat sebagai kepentingan pragmatis jelang pencoblosan, bukan atas sebuah prinsip yang fundamental,” jelasnya.
“Bahkan, pengunduran diri bisa jadi bumerang buat paslon nomor urut 3 karena Mahfud dianggap tidak bertanggungjawab atas amanah yang diberikan. Mestinya kalau mau mundur dari kabinet momentumnya itu saat KPU RI menetapkan secara resmi pasangan calon presiden dan wakil presiden yang berlaga di Pilpres 2024 pada 13 November 2023,” imbuhnya.
Dengan begitu, mundurnya Mahfud tidak bisa dibenarkan secara etika karena momentumnya tidak tepat.
Selain itu, AB Solissa memprediksi keluarnya Mahfud MD dari pemerintah tidak memberikan efek elektoral yang besar, justru malah sebaliknya akan memberikan dampak negatif karena berseberangan dengan pemerintah yang memiliki tingkat kepuasan yang tinggi.
“Kalau ditanya apakah punya efek elekroral? Menurut saya efeknya tidak besar, justru akan mendegradasi kekuatan elekroral paslon nomor urut 3,” pungkasnya.(*).
