MAJALAHTERAS.COM – Pemerintah meluncurkan Program Pesantren Bebas Tuberkulosis (TB) secara nasional. Program ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat pencegahan dan penanggulangan tuberkulosis di lingkungan pesantren sekaligus memastikan para santri mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang layak dan memadai.
Peluncuran program dipusatkan di Pondok Pesantren Mawaridussalam, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Rabu (4/11/2026). Kegiatan ini dihadiri Wakil Menteri Agama, Wakil Menteri Kesehatan, Wakil Menteri Dalam Negeri, Wakil Gubernur Sumatera Utara, Direktur Jenderal Pesantren, sejumlah pejabat kementerian/lembaga, serta para pengasuh pondok pesantren.
Peluncuran dilakukan oleh Wakil Menteri Agama, Wakil Menteri Kesehatan, dan Wakil Menteri Dalam Negeri sebagai wujud komitmen bersama pemerintah dalam membangun lingkungan pesantren yang sehat. Kegiatan ini juga diikuti secara daring oleh jajaran Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi, Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota, serta para pengasuh pesantren dari berbagai daerah di Indonesia.
Wakil Menteri Agama, Romo Muhammad Syafi’i, mengatakan Program Pesantren Bebas TB merupakan wujud sinergi pemerintah dalam memperluas deteksi dini, pencegahan, dan penanganan tuberkulosis di lingkungan pesantren.
Menurutnya, lebih dari 40 ribu pesantren dengan jutaan santri di seluruh Indonesia membutuhkan perhatian serius dalam aspek kesehatan. Para santri memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik sebagaimana masyarakat lainnya.
“Ada empat puluh ribu lebih pesantren dengan jutaan santri di seluruh Indonesia. Santri juga memiliki hak yang sama dalam kesehatan. Ini sejalan dengan cita-cita mulia Presiden Prabowo melalui Asta Cita keempat, yaitu pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, dan kesehatan,” ujar Romo Syafi’i.
Ia menjelaskan, pelaksanaan program ini diintegrasikan dengan layanan Cek Kesehatan Gratis (CKG) bagi santri agar pemeriksaan kesehatan dapat menjangkau lebih banyak warga pesantren.
Wamenag menegaskan, keberhasilan program pemerintah membutuhkan kerja bersama dan kolaborasi lintas kementerian. Tidak ada satu kementerian pun yang dapat bekerja sendiri dalam mewujudkan agenda pembangunan, termasuk membangun pesantren yang sehat.
“Tidak ada keberhasilan yang dicapai sendiri-sendiri. Tidak boleh ada kementerian yang bekerja sendiri-sendiri. Kita ini satu tim. Tidak ada keberhasilan individual, yang ada adalah keberhasilan bersama,” tegasnya.
Ia menjelaskan, Kementerian Agama berperan dalam pembinaan pesantren, sementara dukungan obat-obatan, tenaga kesehatan, dan tenaga ahli melibatkan Kementerian Kesehatan serta kementerian terkait lainnya.
Wamenag juga menyampaikan bahwa setelah peluncuran di Sumatera Utara, gerakan ini direncanakan berlanjut ke sejumlah daerah, antara lain Aceh, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, hingga DKI Jakarta.
Wakil Menteri Kesehatan, Dr. Benjamin Paulus Octavianus, Sp.P., FISR., menyatakan kesiapan Kementerian Kesehatan untuk mendukung penuh pelaksanaan Program Pesantren Bebas TB. Menurutnya, santri berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik, termasuk pemeriksaan, deteksi dini, dan penanganan tuberkulosis.
Dukungan tersebut sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam meningkatkan kualitas kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Kementerian Kesehatan akan terus bersinergi dengan Kementerian Agama dan kementerian terkait untuk memastikan program berjalan efektif dan menjangkau lingkungan pesantren.
Dukungan serupa disampaikan Wakil Menteri Dalam Negeri, Komjen Pol. (Purn.) Akhmad Wiyagus. Ia menyatakan kesiapan Kemendagri untuk bersinergi dengan Kementerian Agama dan Kementerian Kesehatan sekaligus mengajak pemerintah daerah berperan aktif menyukseskan program tersebut.
Menurutnya, keterlibatan pemerintah daerah menjadi bagian penting untuk memastikan pelaksanaan program berjalan optimal di wilayah masing-masing. Melalui koordinasi pemerintah pusat dan daerah, upaya pencegahan dan penanggulangan TB di pesantren diharapkan dapat dilaksanakan secara berkelanjutan.
“Pesantren merupakan lingkungan pendidikan sekaligus tempat tinggal bagi banyak santri. Karena itu, edukasi kesehatan, deteksi dini, pemeriksaan berkala, dan penanganan yang tepat menjadi bagian penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman dan sehat,” ujar Akhmad Wiyagus.
Direktur Jenderal Pesantren, Basnang Said, dalam laporannya mengungkapkan bahwa kesehatan masih menjadi tantangan kompleks di lingkungan pesantren. Dari sekitar 40 ribu pesantren di Indonesia, belum banyak yang memiliki klinik atau poliklinik dengan dukungan tenaga medis profesional.
Karena itu, ia mendorong kolaborasi lintas kementerian untuk memperkuat fasilitas kesehatan, mengadakan penyuluhan rutin dengan melibatkan puskesmas, serta memastikan santri memperoleh pelayanan medis tanpa terkendala persoalan domisili. Menurutnya, santri yang sakit harus mendapatkan penanganan secara cepat dan tepat agar tidak berisiko mengalami keterlambatan pengobatan maupun menularkan penyakit kepada orang lain.
Basnang berharap Program Pesantren Bebas TB tidak berhenti pada kegiatan peluncuran, tetapi menjadi awal gerakan yang lebih luas dalam membangun ekosistem kesehatan pesantren. Melalui kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, tenaga kesehatan, dan keluarga besar pesantren, upaya pencegahan penyakit serta peningkatan kualitas layanan kesehatan diharapkan dapat menjangkau pesantren di seluruh Indonesia.
“Dari Pondok Pesantren Mawaridussalam ini kita memulai ikhtiar yang bermakna bagi masa depan pesantren. Semoga semangat dan komitmen pemerintah untuk mewujudkan pesantren yang sehat dan bebas tuberkulosis dapat menyebar ke seluruh penjuru Nusantara,” pungkasnya.
Melalui program ini, pemerintah ingin memastikan pesantren tidak hanya menjadi pusat pendidikan agama dan pembentukan karakter, tetapi juga lingkungan pendidikan yang memperhatikan kesehatan dan kesejahteraan santri. Peluncuran ini sekaligus menjadi momentum untuk membangun gerakan Pesantren Sehat Nasional secara berkelanjutan.
