MAJALAHTERAS.COM – Pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri menggelar Forum Diskusi Aktual yang membahas penguatan kebijakan pengendalian pencemaran udara di kawasan perkotaan, dengan studi kasus krisis kualitas udara di wilayah Jabodetabek pada tahun 2023.
Kegiatan yang diselenggarakan oleh Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) ini dihadiri oleh sejumlah perwakilan pemerintah daerah, termasuk Sekretaris Daerah Kota Bekasi Junaedi.
Kepala BSKDN Kemendagri Yusharto Huntoyungo dalam sambutannya menekankan pentingnya penguatan koordinasi antar daerah dalam menangani persoalan pencemaran udara yang seringkali bersifat lintas wilayah.
Menurutnya, forum tersebut bertujuan untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai kondisi kualitas udara di berbagai wilayah sekaligus mengidentifikasi sumber utama emisi serta langkah pengendalian yang telah dilakukan pemerintah pusat dan daerah.
“Melalui forum ini diharapkan dapat lahir rekomendasi kebijakan yang konkret serta memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan para pemangku kepentingan dalam upaya pengendalian pencemaran udara,” ujarnya.
Sementara itu, Sekda Kota Bekasi Junaedi menyampaikan berbagai langkah strategis yang telah dilakukan Pemerintah Kota Bekasi, antara lain edukasi larangan pembakaran sampah, pelaksanaan uji emisi kendaraan bermotor, penyiraman jalan menggunakan eco enzyme, rekayasa lalu lintas angkutan barang, serta penanaman pohon di kawasan industri dan sekolah.
Ia menambahkan bahwa pengendalian kualitas udara juga memiliki keterkaitan erat dengan pengelolaan sampah yang baik dan terintegrasi.
Melalui forum diskusi tersebut diharapkan tercipta kolaborasi yang lebih kuat antara pemerintah pusat dan daerah dalam merumuskan kebijakan yang mampu meningkatkan kualitas udara serta menciptakan lingkungan yang lebih sehat bagi masyarakat. (ADV)
