Pemerintah tengah merealisasikan kebijakan bahan bakar minyak (BBM) satu harga di 21 wilayah pelosok. Untuk menjalankan kebijakan ini, PT Pertamina (Persero) membutuhkan tambahan biaya operasi dan distribusi.
“Operation cost tambah karena kami harus masuk ke pelosok. BBM satu harga ini kan sasarannya untuk daerah 3 T (tertinggal, terdepan, terluar),” kata Muhammad Iskandar, Direktur Pemasaran PT Pertamina, di Kantor Pertamina, Jakarta Pusat, Rabu (16/8/2017).
Karena harus menyalurkan BBM ke wilayah pelosok, PT Pertamina menyebut ada kenaikan di biaya distribusi dan operasi. Untuk menyalurkan BBM ke 21 wilayah pelosok, kata dia, membutuhkan biaya operasi sekitar Rp 300 miliar.
“Kalau sampai akhir tahun ini (targetnya) selesai (penyaluran BBM) di 50 titik sesuai penugasan pemerintah, ya (ada tambahan biaya operasi) Rp 800 miliar,” kata Iskandar.
Nantinya, program ini akan terus berkembang tiap tahunnya. Pemerintah menargetkan kebijakan BBM satu harga dapat terealisasi di 150 titik hingga tahun 2019.
Iskandar memperkirakan, akan menghabiskan biaya operasional sekitar Rp 3 triliun. Sedangkan untuk lokasi penerapan kebijakan BBM satu harga, Iskandar menyebut, wilayah yang akan banyak terdampak adalah Sulawesi, Maluku, dan Papua.
“Kemarin kan setelah Lebaran, (diterapkan) di Maluku Utara sama Sulawesi Utara yang pulau terluarnya,” kata Iskandar.
Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya mencanangkan program BBM satu harga.
Program ini membuat masyarakat yang berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar bisa menikmati BBM yang harganya sama dengan di Pulau Jawa dan wilayah lainnya.
Contohnya, harga BBM di Papua yang bisa mencapai Rp 100.000 per liter, kini dapat dinikmati dengan harga Rp 6.450 per liter untuk Premium dan Rp 5.150 per liter untuk Solar.(rm)
