Jokowi: Pengelolaan Hutan Hanya Berorientasi Proyek

Presiden Jokowi menyentil kinerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK). Bekas Walikota Surakarta tersebut memandang pengelolaan hutan masih monoton dan berorientasi proyek.

Jokowi menilai, selama ber­tahun-tahun, pengelolaan hutan di Indonesia tidak mengalami perubahan yang baik. Masih monoton dan berorientasi proyek. Menurutnya, pola kerja saat ini harus segera dievaluasi. Dia ingin ada terobosan baru. Pengelolaan hutan tidak hanya berorientasi bisnis semata, na­mun juga mengadung dimensi pelestarian lingkungan.

“Jangan lagi ada program-program atau rencana-rencana yang orientasinya proyek. Su­dahi itu, hentikan itu. Sudah terlalu lama kita bekerja dengan orientasi proyek,” kata Jokowi seperti dilansir dari RMOL.co, pada acara puncak peringatan Hari Lingkungan Hidup di Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta, kemarin.

Jokowi mengatakan, untuk mendapatkan terobosan tidak sulit. Karena, program bisa ditiru dari negara lain yang sukses melakukan pengelolaan hutan seperti Swedia dan Finlandia.

Dia menyebutkan pereko­nomian Finlandia 70 sampai 80 persen karena keberhasilan pengelolaan hutan.

“Nggak sulit, tinggal dikopi kemudian disesuaikan dengan hutan kita. Itu contoh saja,” katanya.

Jokowi mengancam akan membuka pihak-pihak nakal yang bermain di sektor kehu­tanan, jika tidak ada perubahan pengelolaan hutan.

“Kita blak-blakan saja. Saya mau buka satu per satu nanti ramai. Saya sudah tahu,” katanya.

Dia berharap, fungsi hutan dikelola sebagaimana mestinya sesuai aturan. Bila regulasi me­nyuruh hutan taman nasional dilindungi, maka harus dilindungi.

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Hutan Indo­nesia (APHI) Indroyono Soesilo menilai, kinerja Kementerian LHK sudah cukup baik. Terutama, dalam mencegah terjadinya kebakaran hutan.

“Industri sudah berkomit­men dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menjaga supaya tidak terjadi kebakaran hutan. Dan, dalam dua tahun terakhir upaya mencegah kebakaran hutan menunjukkan kemajuan,” kata Indroyono, kemarin.

Selain itu, bekas Menteri Koordinator Bidang Kemariti­man ini menyebutkan Kemente­rian LHK juga memiliki program konservasi lahan.

Saat ditanya soal proyek ke­hutanan? Indroyono menjawab, kalau itu wilayah kewenangan pemerintah. “Kalau proyek (pengelolaan hutan-red) adanya di pemerintah bukan swasta,” tegasnya.

Masih Benahi Birokrasi

Sementara itu, Menteri LHK Siti Nurbaya menilai, pidato Presiden sebagai ben­tuk pengarahan, bukan karena kecewa dengan kinerja kementeriannya.

“Di berbagai rapat kerja, Presiden sering mengingatkan birokrat agar jangan berorien­tasi proyek, harus berani out of the box, dan kerja harus fokus. Itu pengarahan intensif terus menerus,” kata Siti.

Siti memandang positif pengarahan Presiden. Hanya saja, diakuinya tidak mudah melak­sanakannya. Karena, saat ini pihaknya masih dalam proses membenahi birokrasi. Menurut­nya, kinerja birokrasi struktural, sementara rakyat ingin kerja cepat. Oleh karena itu, pihaknya mencari jalan agar kinerja ke­menterian sebagai agen pelaksa­na perintah Presiden bisa bekerja sesuai yang diharapkan.

Dia mengungkapkan, di da­lam birokrasi ada rumus dalam menyelesaikan masalah. Jika masalahnya biasa, struktur bisa langsung menanganinya. Tapi, kalau complicated mengguna­kan tim kerja. Kalau kompleks banget tim kerja tambah keahlian.