majalahteras.com – Dengan bencana alam seperti badai, banjir dan dampak-dampak lain akibat perubahan yang semakin merusak, semakin mendesak untuk setiap negara meningkatkan target pengurangan emisi, bila mereka ingin pemanasan global tetap dalam ambang batas aman, kata para pakar pada pertemuan iklim PBB yang dimulai Senin (6/11/2017).
Sekitar 163 negara telah menyerahkan rancangan bagaimana kontribusi mereka untuk memenuhi tujuan perjanjian iklim Paris yang membatasi pemanasan global di bawah 2 derajat celsius di atas level sebelum masa industri.
Namun apabila semua rancangan itu disatukan kemungkinan akan menyebabkan kenaikan suhu sebanyak 3 derajat pada abad ini, menurut PBB.
Nicholas Nuttal, Juru Bicara dari Konvensi Kerangka Kerja PBB untuk Perubahan Iklim mengatakan rencana-rencana nasional yang diajukan sebelum pertemuan Paris sudah diketahui tidak bisa memenuhi tujuan-tujuan jangka panjang Kesepakatan Paris.
Tahun ini telah terjadi banyak kondisi cuaca ekstrim yang telah lama diperingatkan oleh para ahli, antara lain banjir besar di Asia, badai-badai yang merusak di Karibia dan Amerika Serikat, dan kebakaran lahan di California, selatan Eropa dan kawasan Asia Tenggara.
Dalam upaya mengurangi emisi dan mencegah dampak yang lebih buruk, “kita berpacu dengan waktu,” kata Angel Gurria, Sekretaris Jenderal OECD, minggu lalu.
“Kita harus menanamkan bahwa melindungi lindungan adalah tidak hanya bisnis yang bagus, tetapi juga kebijakan yang bagus,” kata Gurria.
Ketika 195 negara bertemu di Bonn, Jerman untuk pembicaraan iklim PBB, mereka akan membuat aturan untuk menerapkan kesepakatan Paris, termasuk beberapa isu yang kadang-kadang masih memicu perdebatan seperti misalnya bagaimana pengurangan emisi gas yang mengubah iklim, bisa dilaporkan dan diperiksa oleh negara lain.
Tetapi waktu tidak banyak. Emisi global gas pengubah iklim harus meningkat pada 2020 atau tiga tahun lagi dari sekarang untuk menjaga agar tingkat pemanasan berada di ambang batas aman, menurut World Resources Institute.
Banyak negara berkembang berencana untuk membatasi emisi dan beradaptasi dengan perubahan iklim bergantung pada penerimaan dana yang cukup untuk menerapkannya.
Negara-negara yang makmur telah berjanji menggalang dana 100 miliar dolar setahun untuk pendanaan iklim pada 2020, untuk membantu negara berkembang mengatasi dampak dari perubahan iklim dan mengurangi emisi gas rumah kaca.
Namun negara-negara berkembang membutuhkan lebih dari 4 triliun dolar untuk menerapkan rencana mereka, menurut Least Developed Countries (LDC) Group yang mewakili 47 negara termiskin di dunia.
“Negara-negara LDC dan negara berkembang lainnya tidak bisa melakukan tindakan yang ambisius untuk menangani perubahan iklim atau untuk melindungi diri mereka dari dampak-dampak (perubahan iklim) kecuali seluruh negara memenuhi janji-janji yang telah mereka buat,” kata Gebru Jember Endalew, ketua grup yang berasal dari Ethiopia.
Grup ini mendorong pembicaraan Bonn untuk menghasilkan lebih banyak bantuan tunai untuk membiayai perubahan-perubahan yang diperlukan. Untuk menjalankan rencana aksi iklim saja, negara-negara yang paling tidak maju membutuhkan setidaknya 200 miliar untuk beradaptasi dengan dampak perubahan iklim yang semakin memburuk, termasuk musim kering yang lebih keras dan banjir yang lebih parah, kata Endalew.
Banyak negara-negara paling miskin di Afrika, Asia, Karibia dan Pasifik telah menyaksikan kerusakan akibat banjir, badai, kekeringan dan naiknya permukaan air laut.
Dengan dampak-dampak tersebut yang mengikuti kenaikan suhu global sebanyak 1,2 derajat celsius, banyak negara-negara miskin dan organisasi-organisasi yang mewakili kelompok paling rentan di dunia, mendesak agar batas kenaikan suhu tidak hanya ditahan di bawah 2 derajat, tapi lebih ambisius lagi yaitu 1,5 derajat celcius.(man)***
